HOTNEWS.ID - Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) kini menjadi sorotan utama yang menuntut kesiapan kolektif dari berbagai elemen bangsa di Indonesia, mulai dari pemerintah, sektor industri, hingga dunia akademisi.

Hal ini dikemukakan dalam sebuah workshop yang diselenggarakan oleh Indonesia Fintech Society (IFSoc) bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta pada hari Selasa, 14 Juli lalu. Diskusi mendalam berfokus pada tema "Kesiapan Infrastruktur, Regulasi, dan Dampak Sosial-Ekonomi Kecerdasan Buatan".

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti pentingnya konsep _Sovereign AI_ atau kedaulatan AI sebagai pilar utama daya saing industri teknologi keuangan di masa mendatang. Kedaulatan digital ini tidak hanya terbatas pada penguasaan teknologi, tetapi juga mencakup fondasi ekosistem AI yang kuat.

"Kedaulatan digital tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga infrastruktur, talenta digital, dan tata kelola data yang menjadi pondasi ekosistem AI," ujar Nezar Patria.

Kementerian Kominfo dan Digital berkomitmen penuh untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Artifisial serta pengembangan Peta Jalan Nasional AI.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi AI di Indonesia adalah membangun kepercayaan publik. Persepsi AI sebagai teknologi _blackbox_ yang sulit dipahami memerlukan upaya serius.

"Kepercayaan publik terhadap AI masih menjadi tantangan. Persepsi AI sebagai teknologi _blackbox_ memerlukan upaya pengujian dan jaminan keandalannya, serta peran aktif pemerintah dalam membangun kepercayaan tersebut," jelas Yose Rizal Damuri.

Pandangan ini turut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber (KSLK) Bidang IAKD OJK, Djoko Kurnijanto. Ia menekankan bahwa AI menawarkan potensi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan berbagai sektor industri.

"AI menawarkan manfaat besar bagi masyarakat dan industri, namun pengembangan AI di Indonesia masih di tahap awal dan membutuhkan dorongan pemerintah yang lebih kuat dalam aspek regulasi, inovasi, bisnis, literasi masyarakat, keamanan, perlindungan konsumen, hingga kedaulatan negara," kata Djoko Kurnijanto.