HOTNEWS.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan langkah terobosan pemerintah ke depan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi atau government technology (govtech). Fokus utama dari upaya ini adalah peningkatan efisiensi dalam proses penyaluran berbagai program, termasuk bantuan sosial (bansos).
Luhut menjelaskan bahwa implementasi digitalisasi ini akan berjalan paralel dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan efisien kepada kelompok penerima manfaat yang sesungguhnya.
Informasi penting ini disampaikan oleh Luhut setelah pertemuan resmi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Selasa, 9 Juni 2026, menandai pembahasan strategis mengenai arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut tidak sendirian karena turut didampingi oleh beberapa anggota DEN lainnya. Mereka yang hadir bersama Luhut antara lain Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat, menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya modernisasi birokrasi.
Dilansir dari sumber berita, Luhut menggarisbawahi visi besar di balik transformasi ini, yakni menciptakan sistem administrasi publik yang serba digital. Ia menekankan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan digitalisasi sebagai fondasi utama dalam operasionalnya.
"Ini tadi yang mengenai govtech, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID," kata Luhut mengenai rencana integrasi teknologi tersebut.
Penerapan AI dalam penyaluran bansos diharapkan mampu meminimalisir kebocoran serta kesalahan data penerima manfaat yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam program pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik.
Lebih lanjut, Luhut mengindikasikan bahwa salah satu hasil nyata dari percepatan digitalisasi ini adalah pembentukan identitas digital tunggal atau digital single ID. Identitas ini akan menjadi kunci utama untuk mengakses berbagai layanan publik secara terpadu di masa mendatang.
Dikutip dari sumber berita, kehadiran anggota DEN lainnya menegaskan bahwa pembahasan mengenai efisiensi tata kelola ini merupakan agenda prioritas yang telah dibahas secara mendalam di tingkat Dewan Ekonomi Nasional. Langkah ini menunjukkan persiapan matang sebelum masa transisi kepemimpinan berakhir.
