HOTNEWS.ID - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah resmi mengakhiri periode pengusulan Zona Integritas (ZI) untuk tahun 2026. Penutupan ini dilakukan pada tanggal 30 Juni 2026, menandai dimulainya proses evaluasi yang sangat penting bagi kementerian/lembaga yang berpartisipasi.
Evaluasi yang menyusul ini bertujuan untuk menentukan pemberian predikat bergengsi, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses ini menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen reformasi birokrasi telah diterapkan di unit kerja masing-masing instansi pemerintah.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan penekanan signifikan terkait esensi dari pembangunan Zona Integritas ini. Menurutnya, fokus utama tidak boleh hanya terpusat pada pemenuhan persyaratan dokumen administratif semata.
Pembangunan ZI dipandang sebagai fondasi awal yang krusial dalam memastikan arah reformasi birokrasi berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah awal ini menentukan keberhasilan langkah-langkah reformasi selanjutnya dalam jangka panjang.
Keberhasilan dalam membangun Zona Integritas, tegas Rini, tidak dapat ditentukan hanya oleh satu faktor tunggal yang bersifat parsial. Hal ini membutuhkan sebuah upaya konsisten dalam mengelola perubahan secara menyeluruh dan terintegrasi di setiap lini organisasi.
"Integritas harus menjadi budaya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulisnya pada hari Rabu, 8 Juli 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir ZI adalah menciptakan lingkungan kerja yang secara inheren menjunjung tinggi integritas, yang kemudian termanifestasi dalam kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat luas.
Menteri Rini secara spesifik menekankan bahwa upaya pembangunan ZI harus berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakan parameter utama keberhasilan, melampaui sekadar pencapaian predikat formal.
Dilansir dari sebuah pengumuman resmi, proses evaluasi ini akan berlangsung intensif pasca penutupan periode pengusulan di akhir Juni 2026 tersebut. Evaluasi ini diharapkan dapat memvalidasi implementasi perubahan perilaku kerja aparatur negara.
