HOTNEWS.ID - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menjelaskan landasan strategis di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal menduduki posisi penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan komunitas pekerja di tengah dinamika tantangan ekonomi nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjadi juru bicara Istana yang memaparkan pertimbangan utama di balik penunjukan tokoh serikat pekerja tersebut. Penunjukan ini didasarkan pada rekam jejak Said Iqbal yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak kaum pekerja dan isu-isu perburuhan.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan terutama mengenai isu-isu perburuhan," ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin, 8 Juni 2026.
Menurut pandangan pemerintah, keberadaan Said Iqbal dalam lingkaran penasihat kepresidenan diharapkan mampu mendorong dialog yang lebih intensif antara pemerintah dengan kelompok buruh. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja.
Prasetyo Hadi menegaskan harapan Presiden terkait peran baru Said Iqbal dalam struktur pemerintahan. "Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuhan kita," katanya.
Penunjukan ini juga disebut memiliki kaitan erat dengan rencana besar pemerintah sebelumnya, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat diwacanakan Presiden saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Pemerintah telah melakukan evaluasi mendalam mengenai skema tersebut.
Prasetyo mengungkapkan bahwa setelah melalui proses kajian mendalam, pemerintah menemukan bahwa terdapat alternatif langkah yang dinilai lebih efektif dibandingkan pembentukan dewan formal. "Kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," ujarnya.
Sebagai konsekuensinya, Presiden Prabowo kemudian memilih jalur penunjukan langsung seorang tokoh buruh yang memiliki kredibilitas tinggi di mata pekerja. "Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," kata Prasetyo.
Meskipun skema formal Dewan Kesejahteraan Buruh dibatalkan, pemerintah menegaskan bahwa substansi tujuan yang ingin dicapai tetap sama. Tujuan utamanya adalah menciptakan saluran komunikasi yang lebih cair dan efektif antara pemerintah dan para pekerja.
