HOTNEWS.ID - Aliansi Jurnalis Peduli Pendidikan Indonesia (JPPI) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan yang mendalam terkait situasi ketersediaan ruang kelas di sekolah negeri. Fenomena kekurangan kursi ini dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Kondisi ini memaksa banyak calon peserta didik untuk tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang didanai negara. Akibatnya, mereka terpaksa beralih mencari tempat di institusi pendidikan swasta.
Permasalahan utama yang muncul adalah dampak finansial dari peralihan ini terhadap kondisi ekonomi keluarga. Biaya yang timbul di sektor swasta seringkali menjadi beban yang sangat memberatkan bagi para orang tua.
Hal ini menjadi sorotan krusial karena masalah ketersediaan kursi sekolah negeri bertentangan langsung dengan hak dasar setiap anak di Indonesia. Hak ini dijamin konstitusi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau.
Jika kursi di sekolah negeri tidak memadai untuk menampung seluruh calon siswa, maka beban pembiayaan pendidikan secara otomatis akan bergeser kepada masyarakat. Ini adalah isu struktural yang memerlukan perhatian segera dari pembuat kebijakan.
Dikutip dari INFOTREN.ID, JPPI menekankan bahwa ketidakseimbangan ini dapat menciptakan jurang pendidikan yang semakin lebar antara kelompok mampu dan kurang mampu. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah konkret.
"Fenomena ini memaksa banyak calon peserta didik untuk mencari alternatif pendidikan di sektor swasta yang biayanya seringkali memberatkan orang tua," demikian disampaikan oleh perwakilan JPPI dalam pernyataannya.
JPPI menegaskan bahwa minimnya ketersediaan kursi negeri mengancam implementasi amanat konstitusi mengenai pendidikan yang terjangkau bagi seluruh warga negara. Mereka mendesak adanya intervensi kebijakan.
"Permasalahan ini menjadi sorotan utama karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak atas pendidikan yang layak dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi bangsa," tegas JPPI.
