HOTNEWS.ID - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan adanya potensi kenaikan signifikan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Prediksi ini muncul sebagai respons langsung terhadap berbagai tantangan ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini.
Kenaikan potensi ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi geopolitik internasional yang terus berubah dan tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, pelemahan kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar AS turut menjadi faktor utama yang memicu kekhawatiran ini.
Hal ini diungkapkan oleh Marwan Dasopang selaku Ketua Komisi VIII DPR RI saat memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026.
Marwan Dasopang memberikan tanggapan mengenai spekulasi apakah biaya haji tahun depan akan mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan. Ia menekankan bahwa berdasarkan proyeksi saat ini, penurunan biaya sangat kecil kemungkinannya.
"Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu," ujar Marwan Dasopang mengenai proyeksi biaya haji ke depan.
Ia melanjutkan penjelasannya dengan fokus pada metodologi penetapan anggaran yang digunakan selama ini. Menurutnya, jika metode perumusan anggaran masih menggunakan parameter yang sama, maka kecenderungan kenaikan akan tetap terjadi.
"Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, masih, saya kira naik," tegas Marwan Dasopang.
Dikutip dari sumber berita, analisis ini memberikan gambaran awal bagi pemerintah dan calon jemaah untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penyesuaian biaya haji di tahun 2027. Persiapan ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan ibadah haji.
