HOTNEWS.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan pagu indikatif anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung berbagai program prioritas unggulan pemerintah yang telah ditetapkan.
Usulan pagu anggaran indikatif ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sebuah Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR. Rapat penting tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juni 2026.
Pagu anggaran indikatif yang diusulkan tersebut dirancang agar selaras dengan Rencana Kerja Kemenkeu pada tahun 2027. Tujuannya adalah untuk memastikan dukungan penuh terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta berbagai kegiatan strategis lainnya.
Menteri Purbaya menjelaskan rincian komposisi anggaran yang diusulkan tersebut saat pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun, yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, PNBP Rp102,15 miliar, dan BLU sebesar Rp10,38 triliun," jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Secara rinci, alokasi tersebut mencakup kebutuhan anggaran untuk program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, dengan nilai Rp36,33 miliar yang berasal dari rupiah murni.
Selanjutnya, program pengelolaan penerimaan negara dialokasikan sebesar Rp1,62 triliun dari rupiah murni. Sementara itu, program pengelolaan belanja negara mendapatkan alokasi sebesar Rp14,12 triliun, juga bersumber dari rupiah murni.
Lonjakan Harga Logam Dasar Dipicu Krisis Pasokan, Bank Dunia Soroti Rekor Tertinggi Mei 2026
Untuk program pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko, diajukan pagu sebesar Rp194,68 miliar, yang terdiri dari Rp93,63 miliar rupiah murni dan PNBP sebesar Rp101,04 miliar. Program dukungan manajemen diusulkan sebesar Rp47,93 triliun.
Program dukungan manajemen tersebut terdiri dari rupiah murni Rp37,55 triliun, PNBP 1 miliar, dan BLU sebesar Rp10,37 triliun. Menteri Purbaya juga membandingkan pagu ini dengan tahun sebelumnya. "Secara tren, pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu 2026 setelah dikurangi efisiensi," papar Purbaya.
Dikutip dari Bisnis.com, pagu indikatif ini akan mendukung berbagai PKPN, seperti pendanaan pendidikan dasar untuk mendukung 514 Sekolah Rakyat. Selain itu, program pengelolaan penerimaan negara akan bersinergi melalui patroli laut terkoordinasi untuk memberantas penyelundupan.
