HOTNEWS.ID - Pelantikan lima pejabat baru di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menduduki posisi deputi dan sekretaris utama baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kekhawatiran muncul karena tidak ada satu pun dari para pejabat yang dilantik memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang gizi.
Hal ini menjadi persoalan mengingat BGN memegang peranan krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiadaan ahli gizi dalam jajaran pimpinan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan arah program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat.
Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen, menyikapi dinamika ini dengan pandangan bahwa jabatan struktural memang bisa diisi oleh individu dari beragam latar belakang profesi. Namun, ia menekankan pentingnya unsur kepakaran gizi dalam struktur organisasi BGN.
"Jabatan struktural bisa diisi oleh siapa saja sih. Tapi kan mestinya ada staf ahli; di bawah deputi juga ada direktur. Nah, ahli gizi bisa masuk," ujar Tan Shot Yen, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz, Kamis (23/7).
Pandangan senada juga diungkapkan oleh Irma Hidayana, pendiri Lapor Sehat. Ia menilai komposisi kepemimpinan baru di BGN mengindikasikan bahwa pemerintah belum menempatkan keahlian di bidang gizi dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam implementasi MBG.
"Komposisi pimpinan baru BGN menunjukkan pemerintah belum menempatkan kepakaran gizi dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG," kata Irma Hidayana, sebagaimana dikutip dari Bloomberg Technoz.
Sebelumnya, Tan Shot Yen juga telah merumuskan 12 rekomendasi strategis yang ditujukan kepada BGN. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Meskipun detail dari 12 rekomendasi tersebut tidak sepenuhnya diuraikan dalam informasi awal, keberadaan rekomendasi ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Pelantikan ini terjadi di Jakarta, menyoroti pentingnya pertimbangan keahlian spesifik dalam lembaga yang bertanggung jawab atas isu kesehatan fundamental seperti gizi. Keberadaan ahli gizi, baik di posisi pimpinan maupun sebagai staf ahli, dinilai krusial untuk memastikan program gizi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan ilmiah terkini.
