HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia terus memutar otak untuk memperkuat lini pertahanan fiskal di tengah badai tantangan ekonomi global yang tak kunjung reda. Berbagai jurus strategis pun mulai dilancarkan, berfokus pada reformasi perpajakan, penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembenahan tata kelola aset negara.
Langkah-langkah krusial ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam forum penting Rapat Kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025 ini digelar di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.
Sepanjang tahun 2025, realisasi pendapatan negara berhasil menyentuh angka fantastis Rp2.765,1 triliun. Angka ini menjadi penanda pentingnya ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.
"Capaian tersebut menunjukkan ketahanan fiskal Indonesia di tengah berbagai tekanan global sekaligus menjadi modal dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Untuk memastikan keran penerimaan negara terus mengalir deras dan berkelanjutan, pemerintah tak gentar melanjutkan reformasi perpajakan. Fokus utamanya adalah penyempurnaan sistem administrasi agar lebih efisien.
Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas, didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih. Pengawasan berbasis data pun diperkuat untuk meminimalisir kebocoran.
"Selain itu, pemerintah juga melanjutkan reformasi PNBP melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara," ungkap Menteri Keuangan.
Langkah ini diharapkan mampu menggali potensi penerimaan negara yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor sumber daya alam dan aset-aset negara yang dimiliki.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis bahwa strategi ini akan membawa dampak positif signifikan bagi perekonomian nasional.
