HOTNEWS.ID - Perkembangan signifikan terjadi dalam lanskap politik Rusia menyusul dijatuhkannya vonis berat terhadap seorang tokoh oposisi terkemuka. Wakil pemimpin Partai Yabloko, Maxim Kruglov, yang berusia 39 tahun, baru saja menerima hukuman penjara selama tujuh tahun.
Hukuman ini dijatuhkan setelah Kruglov secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina melalui platform media sosial. Partai Yabloko sendiri dikenal sebagai salah satu partai oposisi yang memiliki pengakuan signifikan di Federasi Rusia.
Penangkapan terhadap Kruglov sendiri telah dilakukan sejak bulan Oktober 2025 lalu. Pihak otoritas Rusia kemudian memberikan tuduhan resmi bahwa Kruglov diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang dianggap palsu mengenai pihak militer Rusia.
Tuduhan serius ini didasarkan pada dua unggahan spesifik yang dipublikasikan oleh Kruglov pada bulan April 2022. Unggahan pertama berisi kecaman terhadap jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil selama konflik yang terjadi di Ukraina.
Unggahan kedua yang menjadi sorotan utama terkait dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh tentara Rusia di kota Bucha. Wilayah Bucha menjadi pusat perhatian dunia setelah ratusan jenazah warga sipil ditemukan dalam kondisi dieksekusi pasca penarikan pasukan Rusia dari area tersebut.
Dikutip dari AFP, perkembangan mengenai vonis ini disampaikan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Kasus ini menunjukkan ketegasan pemerintah Rusia dalam menanggapi kritik domestik terkait kebijakan luar negeri dan militer mereka.
Kruglov, sebagai figur oposisi, kini harus menjalani hukuman penjara yang panjang atas tindakannya di ranah digital. Hal ini memperkuat narasi mengenai pengetatan ruang kebebasan berekspresi di Rusia terkait isu sensitif tersebut.
"Wakil pemimpin Partai Yabloko, Maxim Kruglov (39), dijatuhi vonis tujuh tahun penjara usai melontarkan kritik di media sosial terkait perang Ukraina," ujar pihak terkait kasus ini.
"Partai Yabloko diketahui merupakan partai oposisi terkemuka di Rusia," tambah sumber yang memantau dinamika politik internal negara tersebut.
