HOTNEWS.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memastikan langkah konkret untuk menjamin akses pendidikan bagi siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil melalui penguatan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan swasta di wilayah tersebut.
Dinas Pendidikan Jawa Barat memperkirakan bahwa jumlah siswa SMA yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri berada di kisaran 70.000 hingga 80.000 orang. Jumlah ini merupakan fokus utama program pembiayaan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi.
Kepastian skema pembiayaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Menurutnya, persoalan terkait pendanaan bagi siswa ini telah terselesaikan setelah adanya pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
KDM menjelaskan bahwa pembiayaan penuh akan diberikan oleh Pemprov Jabar agar para siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah menyepakati kemitraan. Hal ini bertujuan agar tidak ada siswa yang putus sekolah karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM, Sabtu (20/6/2026).
Terkait adanya bantahan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengenai kemitraan tersebut, KDM menegaskan bahwa fokus Pemprov Jabar adalah menjalin kerjasama langsung dengan pihak sekolah. Kerja sama ini bersifat bilateral, bukan melalui organisasi atau asosiasi.
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.
KDM juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, sudah ada sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan secara resmi untuk menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan ini telah dibuktikan melalui penyerahan surat pernyataan resmi kepada pemerintah daerah.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.
