HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program. Dua strategi utama yang digencarkan adalah perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan percepatan digitalisasi UMKM.
Namun, upaya penyaluran KUR dan digitalisasi ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan skala usaha UMKM secara keseluruhan. Berbagai program yang ada masih berjalan terfragmentasi, belum terintegrasi, sehingga belum mampu mendongkrak produktivitas, ekspor, maupun keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri nasional maupun global.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mengemukakan bahwa persoalan utama bukan pada minimnya program yang dijalankan. Sebaliknya, tantangan utamanya terletak pada belum terintegrasinya berbagai kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah selama ini.
"Artinya, penambahan pembiayaan dan digitalisasi belum otomatis meningkatkan produktivitas. Kebijakan harus terintegrasi dari pembiayaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi, hingga kepastian pasar," ujar Rizal Taufikurahman.
Meskipun sekitar 25 juta UMKM telah berhasil bergabung dalam ekosistem digital, kontribusi UMKM terhadap total ekspor nasional masih berada di angka 15,7%. Sementara itu, keterlibatan UMKM dalam rantai produksi global bahkan tercatat lebih rendah, baru mencapai 4,1%.
Rizal Taufikurahman berpendapat bahwa strategi paling efektif untuk mendorong UMKM naik kelas adalah dengan meningkatkan produktivitas sekaligus menghubungkannya secara erat dengan rantai pasok industri. Pembiayaan dan digitalisasi hanyalah instrumen penunjang.
"Dalam pandangannya, pembiayaan dan digitalisasi hanyalah instrumen, sedangkan keberhasilan kebijakan harus tercermin dari meningkatnya omzet, kapasitas produksi, kualitas produk, dan perluasan akses pasar," jelasnya.
Contoh konkret terlihat dari realisasi penyaluran KUR hingga 28 Juni 2026 yang mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Namun, besarnya angka penyaluran kredit ini tidak serta-merta menjadi tolok ukur keberhasilan program.
"Keberhasilannya harus diukur dari jumlah usaha yang benar-benar naik skala, bukan hanya besarnya kredit yang disalurkan," tegas Rizal Taufikurahman.
