HOTNEWS.ID - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di wilayah Sumatera tengah menggodok langkah strategis guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Langkah ini diambil menyusul kebutuhan mendesak akan hunian permanen di tiga provinsi terdampak.
Dua usulan kebijakan baru kini tengah disiapkan oleh Satgas PRR sebagai instrumen utama untuk mengakselerasi proses penyediaan huntap tersebut. Usulan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Salah satu usulan kunci yang diajukan adalah pemanfaatan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mekanisme ini dinilai memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan dalam situasi pemulihan pascabencana.
Usulan kedua yang diajukan oleh Satgas PRR adalah penyesuaian terhadap besaran nominal bantuan yang dialokasikan untuk pembangunan unit hunian tetap. Penyesuaian ini bertujuan agar dana yang disalurkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, secara spesifik menjelaskan fokus dari penerapan mekanisme DSP ini. Mekanisme tersebut diusulkan untuk mendukung pembangunan huntap yang dilakukan secara mandiri, baik di lokasi asli (in-situ) maupun di lokasi relokasi (ex-situ).
Menurut pandangan Ketua Satgas, pembangunan hunian yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan skema pembangunan huntap yang bersifat terpusat atau komunal. Oleh karena itu, dukungan pendanaan khusus diperlukan.
"Mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) diusulkan untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) secara in-situ maupun ex-situ mandiri," ujar Muhammad Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menekankan bahwa pembangunan huntap yang dilakukan secara mandiri sering kali menghadapi tantangan operasional yang lebih besar. Hal ini memerlukan pendekatan pendanaan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi spesifik di masing-masing area terdampak.
"Kedua skema tersebut memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pembangunan huntap secara terpusat atau komunal," jelas Muhammad Tito Karnavian.
