HOTNEWS.ID - Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi potensi tantangan terkait alokasi dana untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Isu ini menjadi perhatian serius di kalangan legislatif, khususnya yang membidangi kesehatan dan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yahya Zaini, secara khusus memberikan tanggapan resmi mengenai rencana penurunan anggaran untuk program MBG tersebut. Penurunan alokasi dana ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap implementasi di lapangan.
Pertemuan antara Komisi IX DPR dan mitra kerjanya menjadi momentum untuk memastikan bahwa prioritas utama tetap berada pada kesejahteraan penerima manfaat program. Fokus utama adalah bagaimana menjaga integritas layanan yang diberikan.
Yahya Zaini menyampaikan pesan tegas kepada pihak eksekutif terkait bagaimana dana yang tersedia akan dikelola ke depannya. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam setiap kebijakan pemotongan atau penyesuaian anggaran.
"Penurunan anggaran BGN harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Jangan sampai penurunan anggaran mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Ini terkait dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat," kata Yahya kepada wartawan pada hari Rabu, 8 Juli 2026.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat tidak boleh dikompromikan demi efisiensi anggaran semata. Tata kelola yang baik menjadi kunci utama dalam situasi ini.
Selain itu, pengawasan yang ketat dari berbagai tingkatan—mulai dari pemerintah pusat hingga daerah—diperlukan untuk memitigasi risiko penurunan standar layanan. Hal ini menjadi prasyarat agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Dikutip dari berbagai sumber pemberitaan, DPR RI secara kolektif berharap pemerintah dapat menemukan solusi inovatif agar penurunan alokasi dana tidak berujung pada pengurangan manfaat esensial bagi peserta program MBG.
