HOTNEWS.ID - Transformasi layanan keuangan di Indonesia menuju model perbankan universal membutuhkan dukungan fondasi infrastruktur digital yang kokoh. Fondasi ini dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus perluasan akses inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti peran krusial pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mengakselerasi transformasi digital sektor keuangan nasional. Hal ini disampaikan dalam gelaran Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026 pada Selasa (7/7/2026) dengan tema Beyond Banking: Redesigning Finance for Wellbeing and Growth in the Real Economy.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam mengakselerasi transformasi digital, didukung oleh bonus demografi dan tingginya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh industri keuangan.
"Kita selalu bicara mengenai bonus demografi kita, di mana 50% dari populasi kita atau 148 juta adalah Gen Z dan milenial. Pandemi Covid-19 juga sangat mempercepat tingkat adopsi digital," ujar Mari Elka Pangestu dalam acara tersebut.
Mari menjelaskan bahwa Digital Public Infrastructure (DPI) akan menjadi penopang utama transformasi digital nasional. DPI ini mencakup tiga elemen vital, yaitu identitas digital unik (Unique Digital ID), sistem pembayaran digital yang terintegrasi, serta mekanisme pertukaran data (data exchange) antarlembaga.
Infrastruktur digital yang terstandarisasi tersebut berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Selain itu, DPI juga bertujuan memperkuat ekosistem keuangan digital yang kini semakin berkembang pesat di Indonesia.
"Transformasi digital dapat dilakukan melalui adopsi Digital Public Infrastructure atau DPI dan kecerdasan buatan sebagai enabler program prioritas nasional," tuturnya.
Pemanfaatan identitas digital telah mulai diuji coba oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Banyuwangi. Melalui sistem ini, verifikasi data masyarakat menjadi lebih akurat berkat integrasi dengan basis data pemerintah, sehingga bantuan yang disalurkan menjadi lebih tepat sasaran.
Pemerintah berencana untuk memperluas uji coba Digital ID ini ke sekitar 40 kabupaten dalam beberapa bulan ke depan sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik.
