HOTNEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 11 Juli 2026, dilaporkan memanggil sejumlah pejabat tinggi negara untuk melakukan pertemuan. Pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh laporan mengenai situasi terkini yang ingin didapatkan secara langsung oleh Kepala Negara. Meskipun detail spesifik laporan tidak diuraikan, momen pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara institusi Polri dengan Kejaksaan dan TNI menjelang akhir pekan.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya diketahui telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Penggeledahan ini kemudian dikaitkan dengan Jampidsus periode 2022-2026, Febrie Adriansyah.
Menyikapi situasi tersebut, pihak Kejaksaan Agung dilaporkan telah meminta adanya peningkatan penjagaan terhadap Febrie Adriansyah oleh unsur TNI. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengamanan khusus yang diminta oleh Kejaksaan.
Di sisi lain, beredar pula informasi bahwa Kejaksaan Agung meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk mengumpulkan data terkait dugaan korupsi pada program Multi-Billionaire Group (MBG) di berbagai daerah. Laporan mengenai program ini disebut memiliki kaitan dengan pihak kepolisian.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut. "Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," ujar Prasetyo kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026.
Prasetyo Hadi membantah adanya kemarahan dari Presiden Prabowo kepada para pejabat yang hadir. Menurutnya, Presiden hanya ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan situasi yang tengah terjadi.
"Beliau (Presiden) saat itu hanya ingin mengetahui dengan detail apa yang sedang terjadi, dan mengecek kesesuaiannya dengan informasi yang beredar di masyarakat soal polemik antarlembaga tersebut," tambah Prasetyo.
Pertemuan ini menjadi penting untuk memantau dan meredakan potensi gesekan antar lembaga penegak hukum dan pertahanan negara. Dikutip dari Bloomberg Technoz.
