HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah strategisnya dalam upaya memodernisasi sistem tata kelola negara melalui implementasi teknologi digital, yang dikenal sebagai Government Technology (GovTech). Inisiatif ini dipandang krusial untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih responsif dan transparan bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap percepatan transformasi digital ini. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam setiap aspek pelayanan publik.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pelaksanaan program percontohan (piloting) digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat sebelum implementasi GovTech diterapkan secara menyeluruh di berbagai sektor pemerintahan.
Pernyataan resmi mengenai dukungan ini disampaikan Mendagri saat memimpin sebuah forum penting, yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos. Rakor tersebut diselenggarakan secara hybrid pada hari Selasa, 30 Juni lalu.
Tempat berlangsungnya rapat koordinasi tersebut adalah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), yang berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Rapat ini menjadi penanda penting akselerasi program digitalisasi di daerah.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah evaluasi dan perencanaan perluasan uji coba digitalisasi Bansos ke wilayah yang lebih luas. Rencananya, program percontohan ini akan diperluas cakupannya ke 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Mendagri menjelaskan bahwa proyek percontohan digitalisasi Bansos ini memiliki cakupan yang jauh lebih besar daripada sekadar penyaluran bantuan semata. Ia menegaskan bahwa program ini adalah langkah awal yang fundamental bagi visi besar pemerintah ke depan.
"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," kata Tito dalam keterangannya pada Selasa (30/6/2026).
Digitalisasi Bansos ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan meminimalisir potensi kebocoran atau kesalahan penyaluran, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima.
