HOTNEWS.ID - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) saat ini tengah intensif memfinalisasi skema integrasi bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar dapat segera berperan dalam rantai pasok program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran koperasi dalam mendukung program strategis nasional tersebut.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan bahwa transformasi yang dilakukan pada KDMP diarahkan untuk memastikan penyerapan komoditas pangan lokal yang diproduksi oleh peternak dan petani di tingkat desa. Komoditas ini nantinya akan disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan program MBG.
Untuk mewujudkan sinergi ini, Kemenkop diketahui sedang menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinasi ini penting untuk menyelaraskan kebijakan dan mekanisme operasional antara ketiga lembaga tersebut.
"Dengan di bawah koordinasi Pak Menko Pangan, kita harapkan ke depannya ini bisa kolaborasi, bisa bersinergi, di mana Koperasi Desa Merah Putih ke depannya diharapkan bisa mengambil peran untuk menjadi supplier di BGN atau di MBG. Tentu, ini masih proses karena persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih juga masih berjalan," jelas Farida kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (11/6/2026).
Farida Farichah menyatakan optimisme bahwa ketika persiapan operasional serta infrastruktur logistik untuk KDMP telah selesai sepenuhnya, keterlibatan mereka dalam MBG akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Pelibatan ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dari akar rumput.
"Ketika nanti ini sudah beroperasi, berjalan secara masif, kita akan kawinkan dengan MBG-MBG yang ada. Ini masih butuh waktu untuk bersinergi. Yang pasti, kedua hal ini adalah sama-sama program strategis nasional yang tujuannya untuk melibatkan masyarakat desa dan kelurahan untuk ambil peran dalam rangka pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Wamenkop juga menyoroti peran strategis Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak utama perkembangan koperasi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa antusiasme dan kesiapan mandiri dari ribuan koperasi di Jatim menjadi modal dasar yang kuat, bahkan sebelum adanya intervensi logistik atau fisik dari pemerintah pusat.
"Jawa Timur ini menjadi salah satu pilar koperasi secara nasional. Kita mengatakan bahwasanya banyak koperasi-koperasi sukses di Jawa Timur menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang signifikan di dalam PDRB-nya Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwasanya koperasi menjadi lokomotif ekonomi yang ada di Jawa Timur," beber Farida.
Meskipun kontribusi koperasi di Jatim sangat besar, Farida menegaskan bahwa standardisasi KDMP harus diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar yang perlu ditangani bersama oleh pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
