HOTNEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung. Kunjungan ini difokuskan pada simulasi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT), yang juga dikenal sebagai 'tender rakyat'.
Dalam tinjauannya di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mendagri didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Keduanya mengamati secara langsung bagaimana proses ini berjalan di lapangan.
Mendagri memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme PTT yang diterapkan dalam program BSPS. Ia menilai bahwa sistem ini mampu mendorong keterbukaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan perumahan.
"Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang ditawarkan beserta harganya secara terbuka," ujar Muhammad Tito Karnavian.
Mekanisme Pemilihan Toko Terbuka ini memungkinkan masyarakat, khususnya para penerima bantuan, untuk melihat secara langsung berbagai pilihan bahan bangunan beserta rincian harganya. Hal ini memberikan keleluasaan dalam memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.
Keberadaan PTT dalam program BSPS dinilai sebagai langkah inovatif untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi harga menjadi kunci utama agar tidak ada penyelewengan.
Program BSPS sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki atau membangun rumah yang layak huni. Penerapan PTT diharapkan semakin memperkuat akuntabilitas program ini.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut mendampingi Mendagri dalam kunjungan tersebut, menunjukkan sinergi antar kementerian dalam mengawal program kerakyatan. Kehadiran kedua menteri memberikan dorongan moral bagi para pelaksana program di daerah.
Keberhasilan simulasi PTT ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melaksanakan program bantuan perumahan. Keterbukaan dalam proses pengadaan barang menjadi pondasi penting kepercayaan publik.
