HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia sedang gencar mendorong percepatan digitalisasi dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang selama ini masih menghadapi masalah akurasi penerima. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa banyak bantuan yang tidak mencapai target yang seharusnya.
Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, yang menyatakan bahwa evaluasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang signifikan dalam distribusi bansos. Program-program utama seperti PKH, bantuan sembako, subsidi gas elpiji, hingga subsidi listrik disebut memiliki persentase kesalahan pendataan yang tinggi.
"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%," ujar Robben Rico saat memberikan sambutan pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).
Data spesifik menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako mencapai 45%, sementara bantuan pendidikan tidak tepat sasaran sebesar 43,17%. Angka yang lebih tinggi terlihat pada subsidi energi, dengan 60,57% untuk gas elpiji 3 kilogram dan 58,6% untuk subsidi listrik.
Menanggapi hal ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar integrasi dan validasi data penerima dieksekusi dengan benar sebelum penyaluran bansos dilakukan. Permasalahan integrasi data selama ini menjadi salah satu titik lemah utama dalam proses penyaluran bantuan.
Sebagai solusi, pemerintah kini mengintensifkan penerapan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), sebuah sistem terintegrasi yang dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang diperbarui. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi warga dalam mendaftar, memverifikasi kelayakan, dan mengajukan sanggahan data secara transparan.
Untuk pertama kalinya, sistem Perlinsos Digital memungkinkan koneksi dan verifikasi data kependudukan dari berbagai instansi pemerintah dilakukan secara real-time. Hal ini bertujuan menghilangkan proses manual yang rentan kesalahan serta data yang sudah usang, seperti dijelaskan oleh pejabat terkait.
"Sebelumnya kan [data] terpisah-pisah. Sekarang data dilelebur," kata Robben Rico menggarisbawahi upaya integrasi data lintas sektoral dalam platform baru tersebut.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi ini adalah upaya memastikan warga yang berhak benar-benar menerima bantuan secara tepat sasaran. Ia menyoroti bahwa masalah seringkali bukan karena niat pemerintah, melainkan karena persoalan administrasi kependudukan.
