HOTNEWS.ID - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyusun proyeksi alokasi anggaran untuk program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 mendatang. Estimasi ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan saat ini.
Proyeksi terbaru tersebut menempatkan anggaran MBG 2027 pada kisaran Rp174 triliun. Angka ini merefleksikan pemangkasan sekitar 35% dari pagu tahun ini yang tercatat sebesar Rp268 triliun.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, memberikan konfirmasi mengenai rencana rasionalisasi pendanaan untuk program prioritas pemerintah tersebut yang akan mulai dilakukan pada tahun mendatang. Keputusan ini diambil setelah Banggar melakukan serangkaian kalkulasi ulang mendalam terhadap berbagai komponen dan target sasaran program.
"Kalau [anggaran] MBG pasti turun," ujarnya saat dikonfirmasi oleh awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 6 Juli 2026.
Said Abdullah menjelaskan bahwa salah satu dasar perhitungan efisiensi anggaran ini merujuk pada optimalisasi titik Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mencatat adanya potensi efisiensi dalam infrastruktur pendukung program.
Menurut catatannya, dari total ketersediaan 27.000 titik SPPG yang ada saat ini, kebutuhan riil di lapangan diperkirakan hanya memerlukan sekitar 21.000 titik saja. Ini menunjukkan adanya surplus infrastruktur yang dapat mengurangi beban anggaran.
Angka proyeksi Rp174 triliun tersebut juga telah dihitung berdasarkan kapasitas program untuk dapat melayani sekitar 84 juta siswa yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Kapasitas penerima manfaat menjadi salah satu variabel utama dalam penentuan besaran anggaran.
"Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ucap Said Abdullah.
Meskipun postur anggarannya mengalami pemotongan, Said mengklaim bahwa efisiensi pendanaan ini tidak akan berdampak negatif pada standar gizi yang akan diberikan kepada para penerima. Fokus utama efisiensi ini adalah peningkatan tata kelola yang lebih baik.
