HOTNEWS.ID - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dihadapi sektor industri nasional tidak disebabkan semata-mata oleh kenaikan harga atau isu pasokan gas bumi. Hal ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam sebuah kesempatan.
Menurut Iqbal, tekanan yang dirasakan oleh dunia usaha saat ini merupakan akumulasi dari berbagai variabel ekonomi dan geopolitik yang saling terkait. Variabel tersebut mencakup konflik di Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, depresiasi nilai tukar Rupiah, hingga tren relokasi investasi ke negara lain.
Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menegaskan bahwa pemerintah tengah mengintensifkan mitigasi untuk mencegah gelombang PHK meluas di sektor manufaktur. Ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi pelaku industri jauh lebih multidimensi dibandingkan hanya berpusat pada isu harga energi semata.
Konflik geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri serta gas alam yang tidak disubsidi. Selain itu, pelemahan daya beli masyarakat turut menyebabkan volume produksi perusahaan menurun secara signifikan.
"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu (28/6/2026).
Iqbal juga memberikan klarifikasi mengenai isu gelombang PHK yang dikabarkan mencapai 55.000 pekerja. Ia menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan proses verifikasi mendalam, sebab tidak semua kasus yang muncul di lapangan merupakan PHK yang baru terjadi.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.
Sebagai contoh upaya penekanan PHK, Iqbal mencontohkan keberhasilan perundingan bipartit dengan Grup Yazaki yang berhasil menunda rencana relokasi produksi ke Vietnam. Hasilnya, pengurangan tenaga kerja dialihkan secara bertahap melalui mekanisme berakhirnya masa kontrak kerja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memberikan perspektif bahwa harga gas hanya merupakan satu elemen dari keseluruhan struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, kenaikan harga gas dinilai kurang tepat dijadikan satu-satunya tolok ukur penyebab menurunnya daya saing atau meningkatnya risiko PHK.
