HOTNEWS.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pernyataan tegas mengenai keberadaan militer negaranya di wilayah Lebanon bagian selatan. Sikap ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan diplomatik terbaru mengenai perbatasan kedua negara.
Keputusan untuk mempertahankan pasukan di Lebanon selatan didasarkan pada prasyarat keamanan yang belum terpenuhi oleh pihak Beirut. Israel secara eksplisit mengaitkan penarikan pasukannya dengan penghapusan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Hizbullah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul penandatanganan pakta kerangka kerja antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pada pekan sebelumnya. Kesepakatan tersebut dirancang untuk membuka jalan menuju stabilitas dan potensi perdamaian regional antara kedua belah pihak.
Mekanisme penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang saat ini masih diduduki telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. Penarikan tersebut sangat bergantung pada langkah konkret yang diambil oleh Beirut terkait pelucutan senjata Hizbullah.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pembentukan "zona percontohan" yang akan diambil alih secara bertahap oleh militer Lebanon. Zona ini merupakan prasyarat krusial sebelum Israel mempertimbangkan penarikan penuh.
Perdana Menteri Netanyahu menyoroti konsistensi posisi pemerintahannya terkait isu keamanan ini. "Posisi kami jelas, kami tidak akan meninggalkan Lebanon selatan sampai ancaman tersebut hilang," ujar Benjamin Netanyahu.
Netanyahu melanjutkan penjelasannya mengenai kondisi yang harus dipenuhi sebelum penarikan dapat dilakukan. "Dan selama Hizbullah, yang bersenjata, masih ada di sini dan mengancam kami, kami akan tetap berada di sini," kata Benjamin Netanyahu.
Pernyataan keras ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas implementasi kesepakatan kerangka kerja yang baru ditandatangani. Keberadaan milisi bersenjata menjadi batu sandungan utama dalam upaya normalisasi hubungan bilateral.
Informasi mengenai ketegasan sikap Perdana Menteri Israel ini disampaikan kepada publik pada hari Rabu, 1 Juli 2026. Dilansir dari AFP, pernyataan tersebut menggarisbawahi prioritas keamanan nasional Israel di atas perkembangan diplomatik sementara.
