HOTNEWS.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera membuat keputusan final mengenai penyesuaian tarif untuk layanan transportasi umum Transjabodetabek. Keputusan ini diambil menyusul kebutuhan untuk meninjau kembali struktur biaya operasional layanan transportasi publik di wilayah tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan kepastian bahwa meskipun tarif akan disesuaikan, subsidi dari Pemprov DKI akan tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis agar kenaikan tarif tidak menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Saat ini, tarif layanan Transjabodetabek masih relatif terjangkau, yakni sebesar Rp3.500 per penumpang untuk setiap kali perjalanan. Tarif ini berlaku seragam untuk berbagai rute, termasuk perjalanan jarak jauh seperti dari Blok M menuju Bandara Soekarno Hatta atau menuju Bogor.
Pramono Anung menekankan posisi pemerintah terkait komitmen subsidi ini saat memberikan keterangan resmi pada hari Rabu (10/6/2026). "Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," jelasnya, dikutip dalam keterangan resmi.
Pertimbangan utama dalam menentukan besaran kenaikan tarif adalah bagaimana menjaga agar masyarakat tidak tergoda untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah ingin memastikan daya tarik transportasi umum tetap tinggi pasca penyesuaian harga.
"Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," tambahnya mengenai proses pengambilan keputusan tarif tersebut.
Salah satu rute yang dipastikan akan mengalami penyesuaian tarif adalah jalur yang menghubungkan Blok M dengan Bandara Soekarno Hatta. Pramono membandingkan tarif saat ini dengan moda transportasi lain yang biayanya jauh lebih tinggi.
Menurut gubernur, tarif Rp3.500 jauh lebih murah dibandingkan layanan lain, seperti Bus Damri dari Terminal Blok M yang bisa mencapai Rp80.000. "Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," tuturnya.
Pertimbangan penyesuaian tarif ini muncul karena Pemprov DKI menanggung beban subsidi yang cukup besar, termasuk biaya pemeliharaan halte yang berada di luar wilayah administratif Jakarta. Subsidi untuk Transjabodetabek pada tahun 2026 tercatat mencapai angka Rp401.087.058.387.
