HOTNEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat daerah dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang baru saja digelar oleh lembaga antirasuah tersebut.
Pihak yang menjadi sorotan utama dalam rangkaian pemeriksaan ini adalah Bupati Muara Enim yang statusnya telah nonaktif, yakni Edison. Pemeriksaan terhadapnya dilakukan setelah KPK berhasil menjerat lima oknum pegawai BPK dalam kasus dugaan suap pengaturan temuan audit.
Kasus ini berpusat pada dugaan suap yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Suap tersebut diduga bertujuan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap kinerja Pemkab Muara Enim.
Selain Edison, penyidik KPK juga memanggil dan memeriksa pihak swasta yang terlibat dalam jaringan suap ini. Sosok tersebut diketahui merupakan seorang marketing dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yang bernama Cory Erin Hardi (CRH).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap kedua tersangka, baik Edison maupun Cory Erin Hardi, sedang berjalan intensif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut mengenai aliran dana dan kesepakatan suap tersebut.
"Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Muara Enim," terang Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media pada hari Kamis, 11 Juni 2026.
Budi Prasetyo lebih lanjut menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Cory Erin Hardi juga berkaitan erat dengan OTT yang menyasar para pegawai BPK. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak swasta dalam memfasilitasi atau memberikan suap kepada oknum pemeriksa.
Pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif dan tersangka swasta ini menjadi langkah krusial KPK dalam memetakan seluruh alur tindak pidana korupsi yang terjadi. Fokus utama adalah bagaimana temuan audit BPK dapat diatur melalui imbalan uang.
Dikutip dari berbagai sumber, tindakan suap ini diduga dilakukan agar hasil audit BPK tidak memuat temuan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius untuk memanipulasi data akuntabilitas publik.
