HOTNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewi Asmara, menyatakan dukungan penuh atas prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dalam menggagas program bantuan sosial (bansos) bedah rumah. Program ini dinilai memiliki dampak positif yang signifikan bagi para penerima manfaat di daerah sasaran.
Inisiatif bantuan sosial yang berfokus pada perbaikan hunian warga ini dilaksanakan di wilayah Warungkiara, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut diketahui berlangsung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026.
Dewi Asmara menyampaikan apresiasinya secara langsung saat menghadiri seremoni penyerahan bansos yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Warungkiara pada hari tersebut. Kehadiran beliau menunjukkan perhatian legislatif terhadap program-program kemanusiaan yang dijalankan oleh eksekutif.
"Tentunya program ini, pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Panji, di mana program seperti ini tentunya merupakan suatu terobosan," kata Dewi Asmara ketika menyampaikan sambutannya di lokasi acara.
Menurut pandangan Dewi Asmara, program bedah rumah ini merupakan sebuah terobosan penting yang menunjukkan perubahan paradigma dalam implementasi fungsi pemasyarakatan. Program ini melampaui tanggung jawab konvensional lembaga tersebut.
Hal ini membuktikan bahwa fungsi pemasyarakatan tidak lagi terbatas pada upaya integrasi sosial bagi warga binaan semata. Program ini menunjukkan implementasi nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
"Jadi pemasyarakatan ini tidak hanya bagaimana melakukan upaya integrasi bagi warga binaan ke rakyat, tapi sudah langsung terjun secara nyata ke masyarakat dan masyarakat juga merasakan manfaatnya," imbuh Dewi Asmara mengenai dampak program tersebut.
Program bedah rumah ini secara konkret menunjukkan bahwa Kemenkumham mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu tempat tinggal yang layak huni. Manfaat nyata ini menjadi tolok ukur keberhasilan inisiatif baru tersebut.
Dikutip dari sumber berita terkait, kehadiran wakil ketua komisi yang membidangi hukum ini menegaskan dukungan kelembagaan DPR RI terhadap upaya Kemenkumham yang pro-rakyat.
