HOTNEWS.ID - Masyarakat pesisir di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Semarang-Demak (ARMSD), telah menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan proyek Giant Sea Wall. Penolakan ini muncul karena kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur skala besar tersebut tidak menjawab kebutuhan mendesak warga.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima pada hari Jumat, 19 Juni 2026, ARMSD menyampaikan lima tuntutan spesifik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan tanggul laut raksasa tersebut. Aliansi ini menuntut pelibatan yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat lokal dan akademisi pro-rakyat dalam setiap tahapan perencanaan proyek.
Permintaan mendesak lainnya adalah perhatian terhadap kondisi kritis di Dukuh Timbulsloko, Kabupaten Demak, yang mengalami dampak langsung dari abrasi parah. Menurut ARMSD, banyak rumah warga di dukuh tersebut sudah lama berada di atas permukaan laut dan rentan tenggelam saat terjadi kenaikan pasang.
"Dukuh Timbulsloko dan beberapa dukuh lain di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sudah lama terabrasi, dan rumah-rumah warga yang bertahan sudah lama berada di atas air laut. Kalau air laut naik, air laut menggenangi lantai rumah warga," tulis ARMSD dalam siaran persnya.
Aliansi tersebut menekankan bahwa solusi penanganan darurat dari pemerintah jauh lebih dibutuhkan saat ini dibandingkan fokus pada pembangunan infrastruktur raksasa seperti Giant Sea Wall. Prioritas mereka adalah mitigasi bencana yang sudah terjadi di depan mata.
ARMSD juga khawatir bahwa proyek ambisius tersebut justru akan memperburuk masalah penurunan muka tanah atau land subsidence yang sudah kronis di wilayah Pantura Jawa Tengah. Mereka berpendapat bahwa kepentingan pemodal tidak boleh mengesampingkan nasib masyarakat yang terdampak langsung.
"Membangun Giant Sea Wall di Pantura berarti juga mengkonsentrasikan aktivitas ekonomi, yang pada ujungnya dapat menambah berat dan menyebabkan semakin parahnya amblesan tanah di daerah utara Pulau Jawa," tegas ARMSD.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, sempat menyatakan bahwa krisis ekologis di Pantura telah melewati batas musiman. Proyek Giant Sea Wall yang direncanakan membentang dari Brebes hingga Rembang disebut sebagai solusi jangka panjang yang diperlukan.
"Pendekatan Grey Infrastructure harus diintegrasikan dengan Blue-Green Infrastructure, atau solusi berbasis alam. Kita harus mendorong restorasi kawasan pesisir, termasuk menggalakkan tanaman bakau atau mangrove melalui pendekatan kesatuan lanskap secara holistik," ujarnya saat kunjungan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 2 Juni 2026.
