HOTNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengusulkan pagu indikatif anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Angka ini diproyeksikan akan menjadi alokasi utama untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas lembaga tersebut.
Meskipun angka tersebut telah ditetapkan sebagai pagu indikatif, BGN menegaskan bahwa jumlah Rp270 triliun belum merupakan angka final. Proses sinkronisasi dan finalisasi anggaran masih terus berjalan di tingkat Kementerian Keuangan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penetapan anggaran final akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembacaan Nota Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan menunggu persetujuan akhir.
Agustina Arumsari juga membandingkan proses ini dengan anggaran tahun 2026, yang juga mengalami penyesuaian dan efisiensi. Anggaran BGN untuk tahun 2026 telah berhasil diefisienkan menjadi Rp229 triliun dari pagu awal Rp268 triliun, namun angka ini pun masih bersifat sementara.
"Nanti finalnya apa yang disampaikan Pak Presiden nanti di nota keuangan, ya," ujar Agustina Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Juli 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pengumuman resmi dari Presiden adalah penentu akhir besaran anggaran.
Fokus utama BGN saat ini bukan semata-mata pada efisiensi anggaran, melainkan pada perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program di seluruh Indonesia.
Perbaikan tata kelola tersebut meliputi verifikasi ulang terhadap titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal sebagai dapur MBG. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi gizi yang merata dan tepat sasaran.
Selain itu, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG, menargetkan sekitar 62,7 juta orang. Upaya ini dilatarbelakangi oleh temuan adanya ketidaksesuaian data, seperti sekolah yang dilayani oleh lebih dari satu SPPG atau pencatatan virtual account yang ganda.
"Kalau ketemu lagi yang begitu, kan otomatis penerima manfaatnya juga [menyesuaikan]," tutur Agustina Arumsari, menjelaskan bagaimana temuan tersebut akan berdampak pada penyesuaian jumlah penerima manfaat.
