HOTNEWS.ID - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan klarifikasi penting mengenai sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-35. Acara besar organisasi Islam tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus mendatang.
Irfan Yusuf secara tegas menepis segala dugaan adanya intervensi atau "poros Istana" yang disebut-sebut akan turut campur dalam proses pemilihan Ketua Umum maupun Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penegasan ini disampaikan Irfan saat berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (2/7/2026).
"Poros Istana itu tidak ada. Presiden Prabowo itu sangat menghormati NU, sehingga beliau tidak akan ikut cawe-cawe," ungkap Irfan, menegaskan posisi netral pemerintah yang akan datang.
Lebih lanjut, Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya tidak akan terlibat atau melakukan intervensi dalam setiap tahapan pemilihan pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menghormati independensi internal NU.
Dia juga menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan dukungan spesifik kepada kandidat manapun yang maju dalam perhelatan akbar Muktamar NU Ke-35. Sikap ini diambil sebagai wujud penghormatan mendalam terhadap kemandirian organisasi.
Irfan memperingatkan bahwa jika ada pihak yang mengklaim telah mendapatkan restu atau dukungan dari Presiden Prabowo, klaim tersebut harus dianggap sebagai pernyataan sepihak yang tidak merepresentasikan sikap resmi dari Presiden.
"Jadi kalau selama ini ada pihak yang mengklaim, 'saya didukung presiden', tidak ada. Presiden sangat menghormati Nahdlatul Ulama. Beliau tidak ingin NU dikotori oleh pihak-pihak di luar NU. Beliau hanya mengharapkan satu, yang terbaik untuk NU. Itu saja," ungkap Irfan, menekankan harapan Presiden.
Selain meluruskan isu campur tangan politik, Irfan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika yang terjadi menjelang Muktamar. Ia menyoroti praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari norma organisasi mulai marak akhir-akhir ini.
Saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangka menyambut kepulangan jemaah haji, Irfan mengaku menerima banyak laporan mengenai adanya kandidat yang melakukan praktik politik uang atau mencari dukungan secara langsung kepada kepala daerah.
