HOTNEWS.ID - Ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mitra dapur, simpatisan, relawan, hingga petani, menggelar aksi demonstrasi di Surabaya. Aksi damai ini difokuskan di kawasan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Rabu (8/7/2026).
Tujuan utama dari unjuk rasa tersebut adalah untuk menyuarakan tuntutan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka juga menuntut adanya perbaikan tata kelola program secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Lapangan Aksi Akbar Relawan SPPG, Supplier, Petani se-Jatim, Reza Pahlevi, menyampaikan bahwa mereka membawa total delapan poin tuntutan dalam aksi tersebut. Poin yang paling mendesak adalah memastikan program MBG tetap berjalan karena melibatkan ekosistem rakyat yang luas.
"Poin paling krusial adalah dalam program MBG ini terdapat ekosistem rakyat, mulai dari mitra dapur, pemasok, hingga petani kecil, di mana harus tetap dilanjutkan serta tata kelolanya diperbaiki secara total," ungkap Reza Pahlevi mengenai inti tuntutan mereka.
Reza menjelaskan bahwa program MBG memberikan dampak ekonomi mikro yang signifikan bagi masyarakat, meliputi petani, pemasok bahan pangan, UMKM, hingga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini dinilai berhasil memacu perputaran roda ekonomi daerah.
"Selama ini banyak framing yang menggambarkan MBG sebagai program yang negatif. Padahal yang kami rasakan justru dampak ekonomi mikronya sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari perputaran ekonomi yang tercipta melalui program ini," ujar Reza Pahlevi.
Meskipun mendukung kelanjutan MBG yang tahun ini dianggarkan senilai Rp268 triliun, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Mereka menilai alokasi anggaran seharusnya lebih fokus pada operasional dapur.
"Kami meminta Presiden bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi. Anggaran seharusnya lebih banyak dialokasikan langsung ke dapur-dapur untuk membeli bahan baku, membayar relawan, dan mendukung distribusi makanan, bukan untuk pengadaan yang tidak mendesak," ucap Reza Pahlevi.
Selain itu, para mitra juga menyuarakan keberatan terhadap kebijakan BGN yang menerapkan moratorium penambahan titik SPPG. Kebijakan ini dianggap merugikan mitra yang telah melakukan investasi besar dalam pembangunan dapur dan fasilitas pendukung lainnya.
