HOTNEWS.ID - Keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam kelompok emerging market disambut dengan respons dari kalangan dunia usaha. Meskipun status ini dipertahankan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan perlunya langkah nyata pemerintah untuk segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha di dalam negeri.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa bagi kalangan pengusaha, penilaian dari MSCI hanyalah salah satu dari sekian banyak indikator yang perlu diperhatikan. Ia menyoroti bahwa masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki guna memperkuat daya tarik investasi Indonesia secara berkelanjutan.
"Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki," kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/6/2026).
Shinta menjelaskan bahwa tantangan yang membayangi Indonesia ke depan tidak hanya terbatas pada persepsi pasar modal semata. Kondisi geopolitik global saat ini juga memiliki dampak signifikan yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan arus investasi di berbagai negara.
Oleh karena itu, menurut pandangan Apindo, pemerintah wajib menjaga stabilitas iklim usaha melalui kebijakan yang terarah. Kebijakan tersebut harus mampu memperkuat kondisi fiskal negara, sektor manufaktur, sekaligus memberikan kemudahan yang nyata bagi para pelaku usaha.
Selain isu kebijakan, Apindo menyoroti peningkatan biaya operasional yang dihadapi dunia usaha sebagai perhatian utama. Kenaikan biaya bahan baku, biaya logistik, serta komponen biaya lainnya secara langsung mempengaruhi cost of doing business di Indonesia.
"Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha," ujarnya lebih lanjut.
Lebih lanjut, Shinta menegaskan bahwa perbaikan tata kelola berusaha di Indonesia yang sedang dievaluasi pemerintah harus terus dilanjutkan. Menurutnya, reformasi ekosistem investasi secara menyeluruh jauh lebih krusial dibandingkan sekadar mempertahankan peringkat di lembaga internasional.
"Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian," tegas Shinta mengenai prioritas perbaikan.
