HOTNEWS.ID - Institusi Kepolisian Republik Indonesia memegang peran sentral dalam lanskap politik nasional, khususnya dalam menjaga jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Eko Rudi Sudarto, menyusul serangkaian kegiatan penting institusi pendidikan tersebut. Momen penting ini terjadi setelah acara wisuda dan rangkaian peringatan Dies Natalis ke-80 STIK.
Lokasi resmi di mana pernyataan penting ini disampaikan adalah di kampus STIK, yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, menandai penegasan visi kepolisian ke depan.
Irjen Eko Rudi Sudarto secara tegas memosisikan polisi sebagai elemen kunci yang berfungsi sebagai wasit atau penengah dalam arena demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Peran ini menuntut standar etika dan intelektual yang sangat tinggi dari setiap anggota.
Menurut pandangan orang nomor satu di STIK ini, agar demokrasi dapat berjalan mulus dan sesuai koridornya, kehadiran seorang wasit yang mampu mengatur jalannya proses menjadi sebuah keniscayaan mutlak. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi internal yang tegas.
"Terbentuklah Republik Indonesia ini sebagai negara demokrasi. Untuk mengawal demokrasi diperlukan apa? Wasit. Wasit itu orang yang bisa mengatur, netral gitu," ujar Eko Rudi Sudarto dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut, Irjen Eko Rudi Sudarto menekankan bahwa kualitas wasit ini tidak boleh main-main dan harus memenuhi kriteria yang sangat spesifik. Kualitas tersebut meliputi kecakapan intelektual dan sikap yang tidak memihak.
"Jadi wasit yang bagaimana? Wasit yang cerdas, wasit yang pintar. Siapa itu? Adalah organ polisi," kata Eko seusai acara wisuda dan rangkaian Dies Natalis ke-80 di STIK, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Dilansir dari sumber berita yang meliput acara tersebut, penekanan pada netralitas dan kecerdasan ini merupakan fondasi agar kepercayaan publik terhadap peran kepolisian dalam menjaga stabilitas politik tetap terjaga.
