HOTNEWS.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan kerangka pengaturan baru terkait proses modifikasi atau co-blending batu bara di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah yang sangat dibutuhkan oleh PT PLN (Persero).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, setelah melakukan pertemuan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, isu spesifikasi kalori batu bara merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi PLN dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Menteri Bahlil menyebutkan bahwa saat ini terjadi tren penurunan signifikan pada ketersediaan batu bara berkualitas kalori tinggi. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi adaptif agar kebutuhan energi primer pembangkit listrik tetap terpenuhi secara optimal.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) khusus untuk mengatur mekanisme co-blending batu bara ini, Bahlil menyatakan masih akan mendalami skema regulasi yang paling tepat untuk diterapkan.

"Saya belum [periksa], coba nanti saya cek ya. Tapi memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara itu kan yang high calorie itu kan makin hari makin sedikit," ujar Bahlil Lahadalia usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa struktur produksi batu bara nasional saat ini didominasi oleh jenis kalori rendah hingga menengah. Kontras dengan kebutuhan PLN yang memerlukan campuran kalori yang lebih tinggi untuk efisiensi operasional.

Dia memaparkan data komposisi produksi batu bara nasional saat ini yang menunjukkan ketidakseimbangan pasokan. "Dari total produksi batu bara kita 100%, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20%. Delapan puluh persennya itu yang medium ke bawah," katanya.

Kondisi geografis dan geologis penambangan menyebabkan porsi batu bara premium semakin terbatas, sementara kebutuhan energi terus meningkat. Hal ini mendorong perlunya penyesuaian kebijakan pemanfaatan sumber daya domestik.

Keterbatasan pasokan kalori tinggi inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mendorong kebijakan modifikasi bahan bakar di pembangkit listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pasokan dan permintaan spesifikasi energi.