HOTNEWS.ID - Kementerian Sosial bergerak cepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Khusus pada tahun ini, terdapat target ambisius untuk menjangkau lebih dari 150 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program pemberdayaan ini difokuskan untuk memberikan bekal keterampilan dan akses permodalan bagi KPM agar dapat mandiri secara ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan untuk program pemberdayaan ini sangat signifikan. Anggaran tersebut diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
"Ya kita cukup signifikan ya penambahannya. Jadi ada kalau tidak salah itu lebih dari Rp 500 miliar kita arahkan untuk pemberdayaan," jelas Gus Ipul. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kegiatannya di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan target spesifik yang ingin dicapai. Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran ini akan disalurkan untuk program yang menyasar langsung para penerima manfaat.
"Di tahun ini, target kita ada 150 ribu lebih keluarga penerima manfaat yang akan kita tindaklanjuti dengan program pemberdayaan," ujar Gus Ipul. Pernyataannya ini menggarisbawahi fokus pemerintah pada penguatan ekonomi keluarga.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 Juli 2026, di lokasi Kementerian Sosial yang beralamat di Salemba, Jakarta Pusat. Tanggal ini menjadi penanda dimulainya serangkaian program pemberdayaan yang telah direncanakan.
Program pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan dasar hingga pendampingan usaha. Tujuannya adalah agar para KPM tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.
"Kita arahkan untuk pemberdayaan," kata Gus Ipul merujuk pada penggunaan anggaran yang besar tersebut. Pernyataan ini menekankan bahwa dana tersebut bukan sekadar bantuan, melainkan investasi untuk kemandirian ekonomi.
