HOTNEWS.ID - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penambahan alokasi anggaran operasional untuk dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan laut. Langkah ini diambil sebagai upaya krusial untuk memperkuat layanan transportasi laut perintis.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menerima tambahan anggaran operasional sebesar Rp139 miliar. Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp70 miliar dari kesepakatan tersebut.
Secara keseluruhan, total tambahan anggaran yang disetujui mencapai Rp209 miliar. Dana segar ini dialokasikan secara spesifik untuk mengatasi kendala anggaran yang dihadapi dalam penyediaan layanan transportasi laut perintis.
Prioritas utama dari penambahan anggaran ini adalah untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan layanan transportasi laut di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Wilayah-wilayah ini seringkali bergantung pada akses laut sebagai satu-satunya moda transportasi.
Kesepakatan penting ini dicapai dalam sebuah rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR RI, anggota Komisi V DPR RI, serta perwakilan dari pemerintah.
Pemerintah yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan. COO Danantara juga turut hadir dalam forum koordinasi tersebut.
Kegiatan rapat koordinasi ini berlangsung pada hari Senin, 20 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memberikan persetujuan cepat terhadap usulan tambahan dana ini. Hal ini dikarenakan anggaran tersebut dinilai sangat vital untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di daerah perintis.
"Kementerian Keuangan langsung menyetujui usulan tambahan dana tersebut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di daerah perintis," ujar Prasetyo Hadi.
