HOTNEWS.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan sejak tanggal 10 Juni 2026 lalu. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi regional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara khusus memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran memastikan harga kebutuhan pokok penting tetap berada dalam kondisi terkendali. Hal ini merupakan respons proaktif terhadap perubahan biaya logistik yang mungkin timbul akibat kenaikan BBM.
"Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat," ujar Luthfi, menekankan pentingnya pemantauan intensif.
Meskipun pergerakan harga bahan pokok saat ini dilaporkan masih stabil, antisipasi dini sudah disiapkan melalui koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Gubernur Luthfi menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada, tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan," tegas Luthfi di sela-sela kegiatannya di Jakarta pada Kamis (11/6/2026).
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah meskipun data lapangan menunjukkan stabilitas harga, mengingat potensi fluktuasi yang dapat dipicu oleh kenaikan biaya operasional dan logistik. Untuk memastikan hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah diaktifkan untuk memantau harga secara ketat.
Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi peran intervensi jika diperlukan untuk menjaga keterjangkauan barang bagi masyarakat. "Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat, sehingga inflasi bisa kita tekan," tambahnya.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, memberikan perspektif bahwa gejolak harga pangan tidak cukup hanya diukur dari angka inflasi makro semata. Beliau menyoroti dampak psikologis yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
"Di atas kertas, data makro boleh menunjukkan kondisi yang terkendali. Namun realitas di masyarakat, lonjakan harga kebutuhan pokok telah memberikan beban psikologis yang kompleks," jelas Wisnu.
