HOTNEWS.ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) merespons langkah Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate baru-baru ini. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas keuangan.
Kenaikan suku bunga acuan ini dipandang sebagai bagian dari bauran kebijakan yang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan dari para pelaku usaha serta investor mengenai prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan makroekonomi, pihaknya tetap melakukan pemantauan ketat terhadap potensi implikasinya di level mikro.
"Meski demikian, BNI tetap mencermati potensi dampak kenaikan suku bunga terhadap permintaan kredit," kata Okki dalam keterangan resminya pada Sabtu (20/6/2026).
Sejalan dengan pengamatan tersebut, Okki memastikan bahwa BNI akan terus melaksanakan pengelolaan portofolio bisnis secara selektif dan adaptif dalam menghadapi dinamika suku bunga ini.
Langkah adaptif ini diambil dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam setiap operasional perbankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dukungan pembiayaan tetap tersedia bagi sektor-sektor produktif yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Warga Pesisir Semarang-Demak Mendesak Solusi Darurat, Tolak Pembangunan Raksasa Tanggul Laut
Di tengah perubahan dinamika suku bunga acuan ini, BNI juga berkomitmen untuk memperkuat transformasi digital dalam operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan dan proses bisnis internal bank.
Berbagai inovasi digital terus dikembangkan oleh BNI dengan tujuan utama menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi seluruh nasabah. Semua pengembangan ini tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang melekat pada industri keuangan.
Okki menambahkan bahwa BNI senantiasa memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan manajemen risiko yang prudent senantiasa berjalan.
