HOTNEWS.ID - Partai Demokrat menyoroti status politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini masih terlihat belum menunjukkan arah yang jelas di kancah pemerintahan. Hal ini menjadi perhatian mengingat pentingnya kepastian arah politik bagi masyarakat luas.
Persepsi ketidaktegasan PDIP ini juga sempat diutarakan oleh Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, yang menilai posisi politik PDIP saat ini terkesan membingungkan dan abu-abu. Kedua partai besar tersebut tampaknya memiliki pandangan serupa mengenai perlunya kejelasan dari PDIP.
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, secara eksplisit menyatakan bahwa sikap PDIP saat ini memang belum terlihat tegas. Demokrat menekankan perlunya transparansi dalam menentukan posisi politik.
Herzaky Mahendra Putra menyampaikan pandangan partainya mengenai situasi ini saat ditemui wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (20/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi momen untuk menyampaikan aspirasi mengenai transparansi politik.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan.
Demokrat berpandangan bahwa bagi masyarakat, yang terpenting adalah mengetahui secara pasti posisi PDIP, terlepas dari apakah mereka memilih mendukung atau tidak mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Keterbukaan adalah kunci utamanya.
Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa kejelasan sikap tersebut harus dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Hal ini bertujuan agar publik tidak merasa dibiarkan dalam ketidakpastian mengenai peran PDIP.
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu," sambungnya.
Selain masalah komunikasi sikap, Demokrat juga menyoroti aspek implementasi dari posisi politik yang akan diambil oleh PDIP ke depannya. Implementasi kebijakan sering kali bergantung pada kejelasan posisi politik awal.
