HOTNEWS.ID - Jakarta kini memegang peran krusial dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia, ditunjukkan melalui kontribusi transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan bahwa transaksi QRIS yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta telah menyumbang sekitar 38 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Indonesia.
Angka dominasi ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah nyata dari upaya penguatan sistem pembayaran nontunai yang terstruktur. Penguatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama periode tertentu.
Peran aktif Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung infrastruktur dan edukasi digital menjadi salah satu faktor utama keberhasilan ini. Digitalisasi pembayaran terus digenjot di berbagai lini kegiatan ekonomi, mulai dari sektor ritel modern hingga pedagang kecil di pasar tradisional.
Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, secara resmi menyampaikan capaian membanggakan ini saat memberikan sambutan pada sebuah acara penting. Beliau menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan ekosistem transaksi yang efisien dan modern di ibu kota.
"Transaksi QRIS Jakarta ini sekarang sudah 38 persen dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerja sama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta," ujar Pramono Anung saat memberikan sambutan pembukaan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Capaian ini secara spesifik diakui sebagai hasil kolaborasi erat antara tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Fokus kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas penetrasi transaksi digital ke semua lapisan masyarakat dan sektor usaha. Salah satu area yang menjadi perhatian khusus adalah digitalisasi transaksi di pasar rakyat, demi meningkatkan inklusi keuangan.
Dilansir dari JakartaHype.com, momentum ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terintegrasi antara regulator keuangan dan pemerintah daerah mampu memberikan dampak signifikan pada adopsi teknologi pembayaran. Keberhasilan Jakarta ini diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.
Adanya dukungan regulasi dan sosialisasi yang masif telah mendorong pelaku usaha di Jakarta untuk beralih menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama. Hal ini sejalan dengan visi besar Bank Indonesia untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien.
