HOTNEWS.ID - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan desakan keras kepada jajaran pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka meminta agar otoritas terkait berhenti menggunakan gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas kerapuhan kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.
Desakan ini disampaikan dalam konteks pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 9 Juni 2026 lalu.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus mengakhiri kebiasaan menyalahkan faktor di luar kendali domestik. Faktor eksternal yang sering disebut meliputi kebijakan moneter ketat oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said Abdullah dalam pertemuan tersebut.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik demi meredam tekanan ganda yang datang dari pasar valuta asing (valas) dan pasar modal. Banggar DPR RI mendorong pelaksanaan tiga langkah strategis untuk segera memulihkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor.
Langkah pertama yang didorong adalah menjaga konsistensi kebijakan yang diterapkan oleh otoritas terkait. Said Abdullah mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi menjadi risiko terbesar bagi pelaku usaha, sehingga dibutuhkan dialog sebelum mengumumkan kebijakan yang masih prematur.
Langkah kedua adalah memastikan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 berada di rentang 1,8% hingga 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelas Said Abdullah.
Ketiga, fokus diberikan pada pembenahan tata kelola pasar modal yang ada di bawah pengawasan OJK. Banggar mendorong adanya peningkatan transparansi kepemilikan saham, upaya peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, serta evaluasi menyeluruh terhadap self-regulatory organization (SRO).
