HOTNEWS.ID - Perkembangan terbaru dalam hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) menimbulkan pertanyaan besar mengenai prospek perdamaian yang sesungguhnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, baru-baru ini menyatakan bahwa Teheran telah mencapai kesepahaman substansial terkait sebagian besar isu yang tengah dibahas dengan Washington.
Pernyataan dari pihak Iran ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan terwujudnya sebuah perjanjian damai yang signifikan antara kedua negara yang secara historis memiliki hubungan tegang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih diselimuti keraguan besar.
Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyoroti kerentanan kesepakatan tersebut jika benar-benar ada. Ia mengemukakan bahwa tawaran damai yang diklaim telah difinalisasi oleh Iran bisa saja ditolak secara sepihak oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Hal ini menjadi ironis mengingat kesepakatan damai semacam itu seharusnya merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan bersama yang dikirimkan oleh pihak AS sebagai mitra negosiasi. Keraguan ini menggarisbawahi dinamika kekuasaan yang timpang dalam proses diplomasi tersebut.
"Berita tersebut kemungkinan dari pihak Iran, yang oleh Trump dikatakan tidak benar. Kalau benar sih, bagus sekali buat Iran," ujar Hikmahanto saat dihubungi pada hari Minggu, 14 Juni 2026.
Kutipan tersebut menegaskan adanya perbedaan narasi antara klaim Iran dan kemungkinan respons dari Gedung Putih di bawah kepemimpinan Donald Trump. Jika klaim Iran terbukti benar, ini tentu akan menjadi kemenangan diplomatik besar bagi Teheran.
Dilansir dari berbagai sumber, keraguan Hikmahanto berakar pada sejarah interaksi politik antara kedua negara yang seringkali diwarnai ketidakpercayaan dan manuver politik yang cepat berubah arah. Keputusan sepihak Trump menjadi variabel risiko utama dalam setiap negosiasi.
Kondisi ini menempatkan komunitas internasional dalam posisi menunggu konfirmasi resmi dan melihat bagaimana langkah diplomatik selanjutnya akan diambil oleh kedua belah pihak. Tanpa verifikasi dari AS, klaim mengenai finalisasi kesepahaman masih sulit diterima sebagai sebuah kepastian.
Perkembangan situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya kemajuan diplomasi ketika hanya satu pihak yang mengumumkan pencapaian kesepahaman substansial. Situasi ini memerlukan kehati-hatian dalam menyikapi setiap pernyataan resmi dari kedua negara.
