HOTNEWS.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, memberikan respons resmi terkait pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai adanya pihak yang diduga membayar aksi-aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Pernyataan ini disampaikan Dudung dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 26 Juni 2026, di mana Dudung meyakinkan publik bahwa informasi yang dimiliki oleh Presiden mengenai pendanaan demonstrasi tersebut dapat dipastikan keakuratannya. Keyakinan ini didasarkan pada sumber informasi yang diterima langsung oleh kepala negara.
Dikutip dari Bisnis.com, Dudung menegaskan bahwa Presidenlah yang mengetahui secara pasti mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyatakan keyakinannya penuh terhadap validitas data yang diperoleh oleh Presiden Prabowo.
ASDP Perpanjang Stimulus Diskon Tiket Feri Hingga Juli 2026, Cek Kuota dan Rute Strategisnya
"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu tersebut.
Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa setelah informasi tersebut diterima oleh Presiden, pemerintah telah menyiapkan serangkaian langkah tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan. Langkah-langkah ini diambil untuk menanggapi temuan mengenai adanya pihak yang mendanai demonstrasi.
Mengenai langkah konkret yang akan diambil, Dudung menyebutkan bahwa penanganan hal ini akan dibawa ke ranah hukum setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya proses hukum dalam menindaklanjuti informasi yang beredar.
"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.
Dudung juga menyampaikan harapan agar seluruh elemen masyarakat dapat membangun bangsa dengan pemikiran yang komprehensif dan tidak hanya fokus pada sisi negatif dari setiap kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif yang harus dilihat dari dampak besarnya.
"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya seraya menekankan manfaat program tersebut.
