HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal resmi peluncuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dengan komposisi pencampuran 50% ke dalam minyak solar, yang dikenal sebagai B50. Implementasi kebijakan strategis ini dijadwalkan akan mulai berlaku pada hari Rabu, 1 Juli 2026.
Kepastian hukum mengenai mandatori B50 ini diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Keputusan ini secara spesifik mengatur kewajiban pencampuran BBN jenis biodiesel sebesar 50% ke dalam minyak solar, yang seluruh kerangka pembiayaannya akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS).
Ketentuan mengenai berlakunya aturan ini disampaikan secara eksplisit dalam dokumen resmi tersebut. "Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh beleid tersebut, dikutip pada Selasa (30/6/2026).
Meskipun tanggal efektifnya sudah ditetapkan, Kementerian ESDM memberikan masa transisi bagi badan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dilakukan mengingat adanya lompatan persentase yang cukup signifikan dari program sebelumnya, yaitu B40, menuju B50.
Regulasi tersebut memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha BBM yang masih memiliki sisa stok BBN untuk pencampuran 40%. "Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut.
Setelah masa tenggang tersebut berakhir, pemerintah menegaskan kesiapannya untuk memberlakukan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran atau badan usaha BBN yang gagal menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif yang disiapkan pemerintah mencakup beberapa tingkatan, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin berusaha. Ketegasan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memastikan keberhasilan program energi baru terbarukan ini.
Selain kewajiban pencampuran, Kementerian ESDM turut menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) teknis yang ketat untuk B50. Dokumen tersebut memuat minimal 24 parameter uji yang harus dipenuhi oleh biodiesel sebelum dicampur, mencakup spesifikasi utama seperti massa jenis, viskositas, dan angka setana minimal 51.
Standar mutu tersebut juga mengatur aspek keselamatan distribusi, seperti titik nyala (flash point) minimal 130 derajat Celsius. Regulasi juga membatasi kandungan zat seperti belerang maksimal 10 mg/kg, fosfor maksimal 4 mg/kg, dan mematok kadar ester metil sebagai komponen utama biodiesel minimal 96,5% massa.
