HOTNEWS.ID - Mitra penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keberatan signifikan terkait rencana penundaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penolakan ini muncul sebagai respons terhadap wacana penghentian sementara dapur MBG selama masa libur sekolah.
Sebelumnya, BGN dikabarkan berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG, yang mana salah satu mekanismenya adalah menghentikan operasi dapur selama libur sekolah berlangsung. Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai evaluasi insentif harian sebesar Rp6 juta per hari demi mencapai efisiensi anggaran negara.
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), sebagai representasi pelaku usaha dalam ekosistem MBG, secara tegas menolak segala bentuk penghentian operasional dapur tersebut. Mereka memandang langkah ini berpotensi besar mengganggu keberlangsungan program prioritas nasional tersebut serta merusak kegiatan ekonomi sirkular yang telah terbentuk.
Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony, menyoroti dampak luas yang akan ditimbulkan oleh penghentian dapur MBG. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat program, tetapi juga menyasar ribuan pelaku usaha, petani, peternak, hingga tenaga kerja yang kini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.
Alven Stony menjelaskan bahwa kerugian langsung akan dirasakan oleh para relawan yang merupakan pekerja harian dan akan terdampak libur operasional. "Kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja, padahal mereka adalah pekerja harian. Kemudian, para penyuplai juga dirugikan. Setiap SPPG itu wajib punya 15 supplier, jadi hasil tani dan ternak berpotensi menumpuk," ungkapnya, dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).
Berdasarkan riset internal yang dilakukan oleh Gapembi, jika seluruh SPPG diliburkan selama 54 hari, maka relawan yang kehilangan kesempatan bekerja dapat mengalami kerugian penghasilan antara Rp5,4 juta hingga Rp10,8 juta per individu. Jika diakumulasikan dari sekitar 27.000 SPPG, total kehilangan penghasilan relawan dapat mencapai sekitar Rp4 triliun, yang mana akan menggerus daya beli mereka untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, potensi kerugian bagi para vendor atau penyuplai—yang terdiri dari petani, peternak, pedagang, pekebun, dan nelayan—diperkirakan mencapai omzet hingga Rp24 triliun. Hal ini dinilai akan menjadi pukulan telak bagi fungsi MBG yang selama ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi sirkular di tingkat akar rumput.
Alven Stony juga menegaskan bahwa rencana ini menimbulkan inkonsistensi dalam pelayanan terhadap sasaran utama MBG, yaitu kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD). "Keluarnya Surat Edaran terbaru membuat semakin tidak jelas apakah 3B harus dilayani atau tidak. Padahal, salah satu tujuan program Presiden Prabowo adalah memberikan gizi pada anak umur sampai 1.000 hari demi perkembangan otak mereka, tambahnya."
Dampak serius lainnya adalah potensi terkikisnya kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program pemerintah ini. Kepercayaan yang hilang ini dikhawatirkan akan merambat secara sistemik hingga mempengaruhi sektor perbankan yang telah memberikan pinjaman modal kepada mitra.
