HOTNEWS.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengajukan usulan penambahan anggaran yang cukup besar untuk alokasi tahun 2027 mendatang. Usulan ini mencakup permintaan dana tambahan sebesar Rp972 miliar dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dana tambahan yang diajukan ini direncanakan akan dialokasikan secara spesifik untuk dua program utama yang menjadi fokus lembaga negara tersebut. Program tersebut meliputi kegiatan forum serap aspirasi kebangsaan dan peningkatan intensitas sosialisasi Empat Pilar.
Permintaan anggaran ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi MPR RI dalam sebuah forum resmi di ibu kota negara. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan tahunan lembaga tersebut untuk periode mendatang.
Penyampaian usulan ini dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah. Beliau menyampaikan informasi tersebut saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI yang relevan.
Rapat dengar pendapat tersebut dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada hari Senin, 15 Juni 2026. Momen ini menjadi kesempatan bagi MPR untuk memaparkan kebutuhan fiskal mereka kepada mitra kerja di legislatif.
Menurut Siti Fauziah, pagu indikatif anggaran yang telah diterima oleh MPR RI untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp945.577.879.000, atau setara dengan sekitar Rp945 miliar. Jumlah ini merupakan dasar perhitungan sebelum adanya usulan penambahan.
"MPR memperoleh pagu indikatif di tahun 2027 sebesar Rp945.577.879.000 (Rp945 miliar) dengan alokasi program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp556.117.220.000 (Rp556 miliar) dan program dukungan manajemen sebesar Rp379.440.659.000 (Rp379 miliar)," kata Siti dalam rapat tersebut.
Rincian pagu indikatif tersebut menunjukkan pembagian alokasi yang terbagi dalam dua program utama, yaitu penyelenggaraan lembaga legislatif dan dukungan manajemen operasional. Pembagian ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan dana keseluruhan.
Usulan penambahan dana Rp972 miliar ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Fokus utama adalah memastikan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
