HOTNEWS.ID - Perkembangan terbaru dalam hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, khususnya setelah tercapainya nota kesepahaman (MoU) terbaru, memicu gelombang tekanan politik di Washington. Sejumlah anggota Kongres dan organisasi pendukung Israel mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menyerahkan dokumen kesepakatan tersebut kepada badan legislatif.
Desakan ini berakar pada tuntutan kepatuhan terhadap Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA), sebuah undang-undang yang mengatur proses peninjauan kesepakatan nuklir. MoU baru ini diklaim bertujuan untuk mengakhiri ketegangan antara AS, Israel, dan Iran, serta membuka jalan bagi negosiasi ulang mengenai program nuklir yang dijalankan oleh Teheran.
Salah satu tokoh yang paling vokal dalam meminta peninjauan kongres adalah Senator dari Partai Republik, Lindsey Graham. Ia menegaskan bahwa secara hukum, setiap perjanjian nuklir harus melalui proses legislatif.
"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip dari Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).
INARA sendiri disahkan pada tahun 2015 ketika pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Undang-undang ini menetapkan batas waktu lima hari bagi presiden untuk menyerahkan kesepakatan program nuklir Iran kepada Kongres setelah kesepakatan tersebut dicapai.
Setelah penyerahan dokumen, Kongres memiliki rentang waktu 30 hari untuk melakukan kajian mendalam dan berpotensi mengeluarkan resolusi persetujuan. Namun, resolusi yang disetujui tersebut masih dapat digagalkan melalui veto presiden, yang memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk dibatalkan.
Perdebatan utama muncul karena memorandum AS-Iran ini tidak hanya fokus pada isu nuklir, melainkan juga mencakup penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Kesepakatan ini juga menjanjikan pelonggaran sanksi pada sektor energi Iran.
Mengenai status program nuklir, kesepakatan tersebut menetapkan bahwa kedua belah pihak akan mempertahankan status quo selama negosiasi berjalan, sementara Iran akan mengurangi pengayaan uranium tingkat tinggi melalui mekanisme yang masih akan didetailkan.
Meskipun Presiden Trump sempat menyatakan keterbukaan untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke Kongres, hingga saat ini pemerintahannya belum mengambil langkah formal untuk mematuhi ketentuan INARA. "Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.
