HOTNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mengimplementasikan strategi efisiensi anggaran secara masif dalam berbagai program kerjanya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan ulang atau refocusing terhadap sasaran utama penerima manfaat program-program nasional.
Salah satu fokus utama dari strategi efisiensi anggaran ini adalah evaluasi mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan. Evaluasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas.
Per Kamis, 18 Juni 2026, BGN telah merilis data hasil identifikasi terbaru mengenai sekolah-sekolah yang tidak lagi menerima alokasi dana dari program MBG. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pendataan dan verifikasi yang komprehensif oleh otoritas terkait.
Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 76 institusi pendidikan yang berlokasi di wilayah Pulau Jawa tidak akan lagi menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Pencoretan ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam peta distribusi bantuan gizi pemerintah.
"Badan Gizi Nasional saat ini tengah mengimplementasikan strategi efisiensi anggaran secara masif dalam program-program kerjanya," demikian pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak BGN. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat dilakukan demi efektivitas program di lapangan.
Keputusan untuk mencoret 76 sekolah tersebut merupakan hasil dari proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas terkait secara menyeluruh. Proses ini melibatkan berbagai indikator untuk menentukan kelayakan sekolah dalam melanjutkan program.
Dilansir dari JAKARTAHYPE.COM, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya negara agar bantuan gizi dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan berdasarkan kriteria prioritas terbaru yang ditetapkan.
