HOTNEWS.ID - Seorang Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia, mengajukan usulan konkret kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Usulan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan nama-nama berbahasa Sunda secara wajib untuk kawasan perumahan dan destinasi wisata.
Langkah ini dinilai krusial oleh Ganjar Kurnia sebagai upaya preventif. Tujuannya adalah memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa Barat di tengah tren peningkatan penggunaan nama-nama yang bernuansa asing.
Ganjar Kurnia, yang sebelumnya juga terlibat dalam tim pengusul perubahan nama Provinsi Jawa Barat, menekankan urgensi isu penamaan kawasan dan destinasi wisata. Ia khawatir jika dibiarkan, dominasi nama asing akan mengikis rasa kepemilikan masyarakat terhadap Tatar Sunda.
"Bagi saya ada semacam upaya yang ujung-ujungnya membuat kita tidak lagi merasa berada di Tatar Sunda, jadi saya mengusulkan cobalah dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang nama-nama perumahan atau tempat wisata," ujar Ganjar, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Menurut pandangannya, maraknya penamaan menggunakan bahasa asing pada berbagai fasilitas publik menciptakan ilusi. Hal ini menyebabkan masyarakat seolah-olah tidak sedang berada di wilayah Jawa Barat.
"Yang paling mendesak adalah kita sudah tidak lagi merasa berada di Tatar Sunda, serasa di luar negeri," katanya lebih lanjut mengenai kekhawatiran hilangnya nuansa lokal.
Usulan mengenai penguatan identitas melalui penamaan ini mendapatkan respons positif dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Ia melihat usulan tersebut sejalan dengan prinsip Trisakti, khususnya aspek kepribadian dalam kebudayaan.
Ono Surono mengaitkan hal ini dengan semangat Trisakti yang mencakup kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian kebudayaan. Penguatan identitas budaya harus menjadi acuan utama bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah.
"Manakala kita ingin menegaskan kembali Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, maka seluruh komponen yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat harus merujuk kepada semangat itu," ujar Ono Surono.
