HOTNEWS.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai spekulasi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax. Hingga kini, belum ada pembahasan resmi mengenai hal tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan kajian atau diskusi terkait potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di sela acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition di Jakarta pada Selasa, 21 Juli 2026.
"Kita belum membahas, jadi belum ada pembahasan mengenai itu," ujar Laode Sulaeman.
Meskipun demikian, Laode menjelaskan bahwa produk BBM nonsubsidi seperti Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex secara inheren mengikuti mekanisme pasar global. Pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia menjadi patokan utama dalam penentuan harga produk-produk tersebut.
"Produk BBM nonsubsidi seperti Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada dasarnya mengikuti mekanisme harga yang berlaku sesuai pergerakan harga minyak mentah dunia," jelas Laode Sulaeman.
Jika tren harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, maka secara otomatis harga ketiga jenis BBM nonsubsidi tersebut juga akan ikut mengalami penyesuaian naik. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada pasar energi internasional.
Kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang diterapkan pada 18 April 2026 lalu dilaporkan telah memicu perubahan pola konsumsi masyarakat. Fenomena ini terlihat dari pergeseran penggunaan BBM ke jenis yang bersubsidi.
Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengonfirmasi adanya perubahan perilaku konsumen yang signifikan. Komposisi konsumsi BBM nasional menunjukkan peningkatan pada BBM bersubsidi dalam beberapa bulan terakhir.
"Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga khususnya BBM JBU per 18 April yang lalu, telah terjadi perubahan perilaku konsumen untuk konsumsi BBM yang saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM khususnya produk BBM PSO [public service obligation], baik itu Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko Ricky Susanto.
