HOTNEWS.ID - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah mengalokasikan dana signifikan sebesar Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kota Padang. Anggaran ini disiapkan sebagai dukungan vital untuk pemulihan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Alokasi dana besar ini dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang, Sumatra Barat. Rencana kerja difokuskan pada rehabilitasi dua infrastruktur utama, yaitu Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk menangani titik-titik kritis pada aliran sungai yang selama ini sering menjadi pemicu utama terjadinya banjir di Padang.
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatra V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan rincian pekerjaan teknis yang akan dilaksanakan menggunakan dana tersebut. Pekerjaan ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, serta pembangunan check dam untuk meredam sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Batang Kuranji dan Air Dingin.
"Pekerjaan teknis meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin," ujar Reski Wahyudi dalam keterangan resmi pada hari Jumat, 3 Juli 2026.
Reski Wahyudi juga menyoroti bahwa meskipun anggaran dan desain teknis sudah siap, percepatan proses pembebasan lahan menjadi kunci penentu keberhasilan proyek. Hal ini krusial agar target dimulainya pekerjaan fisik pada bulan Agustus 2026 dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya agar target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi," tegas Reski Wahyudi.
Seluruh rangkaian proyek pemulihan dan penguatan ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Program ini merupakan bagian integral dari upaya strategis penguatan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan masalah sedimentasi yang terus meningkat seiring waktu.
Menurut Reski Wahyudi, dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat serta percepatan koordinasi lintas sektor sangat diharapkan. Dengan sinergi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ini tidak hanya memulihkan dampak bencana, tetapi juga membangun sistem pengendalian banjir yang lebih modern dan terintegrasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik inisiatif tersebut dengan menyatakan bahwa rehabilitasi yang dilakukan BWS ini lebih dari sekadar pemulihan pascabencana. Beliau melihatnya sebagai investasi besar demi keselamatan masyarakat dan peningkatan ketahanan kota dari ancaman bencana di masa mendatang.
